Selasa, 31 Agustus 2010

The Roles of Mass Media & Public Opinion

Dalam pembentukan suatu kebijakan, decision maker akan mendapat banyak pengaruh dari berbagai pihak dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu pihak yang cukup memberi banyak kontribusi dalam pembentukan suatu kebijakan adalah media massa. Media massa memainkan peran yang penting dalam pembuatan keputusan dan kebijakan luar negeri di Amerika. Media massa mampu mengubah dan mempengaruhi masyarakat dalam bertindak dan menyikapi suatu isu yang beredar. Terutama semenjak masuk pada abad ke dua puluh, media massa yang terus bertumbuh di suatu negara melambangkan semakin demokrasi negara tersebut.
Media massa akan berdampak pada pembentukan opini publik dalam menilai isu yang sedang dibahas, dan opini publik itu menjadi penting dalam negara yang demokrasi.
Dalam kebijakan politik luar negeri, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses pembuatanya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ukuran negara, struktur sosial, mood public, teknologi, kapasitas nasional, organisasi politik, kemampuan politik, kepemimpinan, dan media. Media memberikan pengaruh dengan menyebarkan informasi aktual dan terkini tentang isu yang menyangkut masalah luar negeri sehingga mesyarakat terinformasi dengan baik dan sekaligus terbentuk opini publiknya, tergantung dari bagaimana cara pemberitaan media massa.
Diungkapkan oleh Glenn Snyder, yaitu bahwa pembuat keputusan bertindak sebagai respons terhadap kondisi dan faktor-faktor yang terjadi di luar lingkungan internal pemerintah tempat mereka terlibat. Setting internal dideskripsikan sebagai lingkungan manusia yang terdiri dari kultur budaya dan populasi, yang secara otomatis di dalarnnya termasuk opini publik (Snyder, 1969: 201-203, dalam Retnachrista, 2007). Media adalah komponen terbesar dari lingkungan internal politik luar negeri. Media menunjukkan interpretasi dan pengharapan kelompok-kelompok masyarakat dan sebagai alat untuk menyosialisasikan kebijakan dan agenda oleh pemerintah.
Michael Brecher menyebut media sebagai jaringan komunikasi dalam sistem politik yang memungkinkan aliran informasi tentang lingkungan operasional pada elit (Brecher, 1972: 183-207, dalam Retnachrista, 2007). Media adalah saluran untuk mengirim pesan dari lingkungan diplomatis-politis yang aman kepada pemimpin. Media menciptakan atmosfer yang merefleksikan even kebijakan luar negeri melalui perspektif agenda-setting, mempengaruhi kebijakan, dan mendorong mereka untuk merespon melalui media.
Proses keterlibatan media dapat disederhanakan menjadi dua hal. Pertama, media sebagai sumber
input bagi pembuatan keputusan, dan kedua, media sebagai lingkungan yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan pemimpin dalam membuat kebijakan. Pemimpin dan para pembuat keputusan mengetahui informasi dari pers, mereka mempelajari peristiwa yang sedang terjadi dari dunia dari pers melalui saluran komunikasi publik. Disini media bertindak sebagi sumber, bagian dari input proses perumusan kebijakan yang menyediakan informasi dan data bagi elit pemimpin.
Sementara, Anindyo J. Majumdar dan Shibashis Chatterjee secara khusus memberikan ulasan mendalam mengenai peran media dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Ada tiga hal yang diungkapkan, yaitu pembuat kebijakan luar negeri tetap menarik bagi media; media dan perumusan kebijakan terpaku pada hubungan mutual yang eksploitatif; dan media dan pemerintah bisa berjalan searah dan sebaliknya (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 356, dalam Retnachrista, 2007). Media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah AS, oleh karena itu Chomsky menyatakan lima kendala yang selalu dimiliki media AS yaitu terkonsentrasi pada isu tertentu, terjerat konglomerasi (media korporat), didanai dan disetir pemerintah dan bisnis, mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif), dan tergantung pada sumber berita yang terbatas. Sementara, O'Heffernan (1993 ) menggambarkan media sebagai
pemegang peran ganda dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, yaitu sebagai pcnyedia informasi yang dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan, sekaligus sebagai alat rasionalisasi kebijakan sehingga dapat diterima oleh publik. Sedangkan, Berry (1990) berpikir sebaliknya. Media tidak begitu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, juga tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Media dapat memainkan peran independen. Tugas utama media dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah untuk memberi informasi kepada pemirsa apa yang ingin dilakukan atau dihindari pemerintah (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 359-362). Salah satu contoh adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh anggota AIPAC yang berasal dari bangsa Yahudi, yang mencatat setiap perkataan dari pihak pemerintah -baik presiden maupun seluruh jajaran pemerintah-, tentang kebaikan maupun keburukan orang Yahudi. Mereka melakukan itu untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Amerika. Meskipun hanya dua persen di Amerika tetapi petinggi perusahaan media cetak dan orang-orang sukses di Amerika kebanyakan berasal dari Yahudi, sehingga peran media yang sangat dekat dengan opini publik tentu juga lekat dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika.
Seperti pada kasus Israel yang menyerang kapal relawan asing yang datang ke Palestina. Berita yang di blow up oleh media mendapat tanggapan dari publik sehingga membentuk persepsi publik, yang berarti media berperan pasif dan hanya menyediakan input informasi yang selanjutnya akan diolah oleh publik. Maka, dengan adanya opini publik tersebut, suatu negara tentu akan mengambil langkah yang berbeda dalam kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Sebenarnya, peran media tidak hanya pasif, tetapi ketika data-data tersebut dimanipulatif, dan fokus pada tujuan petinggi pemerintah, maka ketika publik membacanya dengan tidak seksama, tentu persepsi yang dihasilkan akan berbeda dengan realita yang ada.
Dapat kami simpulkan bahwa, media merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi jaringan berita aktual. Maka media memiliki kepentingan dan kemampuan dalam membentuk opini publik dengan tulisan-tulisan yang diberitakan. Publik akan menanggapi setiap tulisan tersebut melalui media-media yang ada pula, sehingga pengambil kebijakan mendapatkan pengetahuan mengenai keinginan dan kehendak rakyatnya, dan hal tersebut yang menjadi pijakan bagi negara yang mengusung sistem demokrasi seperti Amerika.

Referensi :
Retnachrista, 2007. "Peran News Corporations dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)” dalam Global & Strategic, Th I, No 2, Juli- 13 Desember 2007.
http://www.aiou.edu.pk/gmj/artical7.asp di akses 2 Juni 2010 pk. 18.00 WIB
http://www.globalissues.org/article/163/media-in-the-united-states di akses tanggal 2 Juni 2010 pk. 17.00 WIB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar