Perubahan tatanan dunia baru merupakan wacana yang dibawa oleh ketiga perspektif yang berkaitan yaitu fundamentalisme, nasionalisme dan kosmopolitanisme. Meskipun contain yang mereka sebarkan itu sama yaitu dalam membentuk world order, dalam mengusung misi ini terimplementasi dalam bentuk yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Beberapa kelompok fundamentalis seperti Ku Klux Klan di Amerika dan Al-Qaeda di wilayah Timur Tengah lebih memilih gerakan radikal dalam merubah tatanan dunia menjadi lebih mengacu pada nilai-nilai fundamental agama. Sedangkan world order yang diusung oleh kaum kosmopolit lebih mengacu pada adanya supranasionalisme atau beyond nationalism. Pandangan mereka tentang world order adalah untuk menggantikan tatanan dunia lama yang dianggap mereka tidak berpihak pada kelompoknya bahkan tidak adanya keadilan bagi mereka. Adil bagi fundamentalis adalah ketika kepentingan mereka menjadi yang utama dibanding kelompok lain. Dominasi kepentingan ini akan menjadi sebuah streotipe dalan tatanan dunia baru dan cara-cara mereka sebagai kelompok anti-kosmopolitanisme bergerak dalam aksinya untuk mencapai tujuan mereka.
Contoh yang pertama adalah kelompok Ku Klux Klan yang bergerak pada tataran fundamentalisme mereka. Kelompok ini sering memunculkan diri dalam pakaian serba putih yang di lengkapi dengan jubah putih bercorak salib merah dan topi putih memanjang ke atas. Keberadaan kelompok ini ada di AS yang mempercayai bahwa penduduk kuli putih memiliki superioritas yang tidak dapat disamakan dengan penduduk kulit hitam. Aksi mereka lekat dengan tindakan rasisme terhadap penduduk kulit hitam di AS. Cara-cara radikal yang digunakan terlihat dengan perusakan fasilitas umum bahkan membakar properti orang lain. Meskipun reduksi terhadap gerakan ini terlihat pasca Perang Dunia II, namun keberadaan Ku Klux Klan masih ada di AS dan beberapa negara kulit putih lainnya. Tujuan kelompok ini adalah untuk menyingkirkan kaum kulit hitam dalam aspek sosial masyarakat juga dalam pemerintahan mereka.
Contoh yang kedua adalah gerakan perjuangan Islam yang dikaitkan dengan kegiatan terorisme. Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda merupakan musuh besar negara barat terutama AS dan sekutunya. Hizbut Tahrir misalnya merupakan kelompok masyarakat Islam yang bertujuan membentuk khilafah dunia. Sistem ini berlaku dalam dunia global tidak hanya pada tataran regional dan lokal. Khilafah disini mendasarkan semua aspek kehidupan baik itu hukum dan sosial pada ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Berdirinya suatu khilafah aka dipimpin oleh khalifah yang berbeda dengan sistem presidensiil, perdana menteri dalam pemerintahan parlementer, atau raja dalam sistem kerajaan, juga pemimpin spiritual seperti Paus dan Ayatollah Khomeini. Disini seorang khalifah merangkap seluruh jabatan diatas menjadi satu dimana khalifah ini ditentukan oleh wakil rakyat yang menguasai ilmu dunia namun ilmu spiritual. Kelompok ini dalam gerakannya menekankan pada intelektualitas agen dimana lebih memilih forum diskusi dan gerakan non-anarkis. Negara khilafah ini di interpretasikan oleh beberapa akademisi internasional sebagai bentuk modern state atau modern Moeslem state.
Yang ketiga masih ada dalam lingkup Islam, namun gerakan yang dipilih berbeda dengan Hizbut Tahrir. Al-Qaeda mencapai tujuannya lebih cenderung menggunakan cara-cara anarkis bahkan aksi teror pada masyarakat internasional. Salah satu aksinya yang juga menjadi titik kulminasi terorisme internasional adalah kejadian 9/11 dengan pemboman gedung WTC di AS. Tragedi 9/11 dapat disebut juga sebagai bentuk attack dari organisasi Al-Qaeda yang mayoritas pengikutnya adalah tentara muslim yang dibentuk oleh pemerintah AS pada Perang Dingin di kawasan Afghanistan dan sekitarnya untuk membendung penyebaran komunis oleh Uni Soviet. Namun pada perkembangannya, implementasi gerakan ini lebih pada manifestasi jihad dalam lingkup internasional untuk memerang negara AS dan sekutunya yang dianggap sebagai bentuk hegemon dunia. Tujuan mereka sama dengan Hizbut Tahrir, yaitu untuk membuat negara Islam yang berlandaskan syariah. Kekuatan AS yang pada saat itu berada dipuncak dianggap sebagi penghalang realisasi khalifah dunia juga aliansi AS dengan lawan organisasi Al-Qaeda.
Kelompok diatas merpakan contoh kelompok anti-kosmopolitanisme yang memandang bahwa dominasi kepentingan mereka harus diutamakan. Ini juga merupakan bentuk superioritas kelompok mereka akan kelompok lain. Penolakan mereka terhadap kehadiran masyarakat bukan anggota yang dilandaskan atas dasar agama seperti Islam adalah satu bentuk penyelewengan. Karena Islam pun mengajarkan adanya toleransi dimana dalam membentuk suatu negara khilafah masyarakat dan negara harus tetap menghormati masyarakat non-muslim dengan mekanisme menjadikan agama sebagai ranah privat dan meminimalisir interbensi hukum pemerintahan dalam keagamaan. Sebenarnya, kehadiran pemikiran untuk menjadi suatu dunia khilafah bukan satu pemikiran yang benar-benar baru karena pernah berada pada titik kejayaan masa Nabi Muhammad.
Selasa, 02 Agustus 2011
Anti Kosmopolitanisme
Kosmopolitanisme merupakan paham yang berlandaskan pada etika perdamaian yang mengandung nilai-nilai yang bisa diterima masyarakat dunia seperti saling menghargai dan menghormati karena manusia merupakan masyarakat global. Kosmopolitanisme merupakan sebuah model dimana pola sikap manusia tidak lagi terikat pada suatu sistem sehingga perilaku masyarakat cenderung bebas.Sebagai suatu kesadaran etika, paham ini diharapkan dapat mengurangi gerakan-gerakan fundamentalisme dan nasionalisme yang radikal. Namun realitas yang ada justru menunjukkan pergerakan yang menyatakan anti terhadap kosmopolitanisme. Penentangan yang muncul oleh para kaum nasionalis dan fundamentalis disebabkan oleh masih menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental dalam suatu sistem atau kelompoknya. Sebut saja terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan Taliban di Afghanistan, IRA di Irlandia, genosida di Rwanda dan perompak di Somalia. Gerakan-gerakan inilah yang disebut dengan anti-kosmopolitanisme.
Anti-kosmopolitanisme memberikan pandangan globalisasi yang membawa nilai kosmpolit sebagi kumpulan kekuatan yang berbahaya dengan arus yang tak terkendali karena memiliki potensi melemahkan masyarakat. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menelaah munculnya penentangan terhadap kosmopolitanisme, yaitu secara internal dan eksternal. Bila melihat dari segi internal akan melihat kosmopolitanisme yang menjadi sebuah paham perdamaian justru menjadi pemicu retaknya perdamaian itu sendiri ketika kosmopolitanisme diderivasikan pada variabel pendukung. Sedangkan dengan pendekatan eksternal lebih meletakkan pengaruh gerakan anti-kosmopolitanisme pada manifestasi kosmopolitanisme itu sendiri.
Pengakuan terhadap adanya perbedaan di antara we and the others dalam kaitannya dengan kosmopolitanisme tidak mudah untuk direalisasikan (Derrida,1984). Kosmopolitanisme, etika perilaku dan konsep the others memerlukan suatu jembatan untuk menghubungkan ketiganya. Penyediaan jembatan tersebut didukunhg oleh era globalisasi yang menyediakan informasi dan teknologi, sehingga masyarakat dunia lebih cepat mengenali satu sama lain. Proses inilah yang mendukung pada sikap saling menghargai dan menghormati, ketika manusia memahami keberagaman yang dimilikinya (Kendall et al,2005). Proponen kosmopolitanisme yang berada pada arus globalisasi tidak selamanya menjaga perdamaian. Akan tetapi globalisasi memunculkan ironi karena dalam proses globalisasi lebih banyak memunculkan pro dan kontra dari masyarakat internasional.
Philippe Legrain melihat globalisasi dalam aspek ekonomi perdagangan tidak semakin mempermudah pasar ketika mereka era keterbukaan pasar terjadi. Para stakeholder justru bertindak sebaliknya dengan melakukan pengetatan regulasi pasar global. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran akan rentannya kondisi ekonomi dunia akan krisis ekonomi. Dalam bidang ini, globalisasi justru cederung mengarah pada nilai-nilai anti-kosmopolitanisme. Selain itu, globalisasi dalam kacamata politik justru memberikan dampak pada variasi strategi politis dan manajemen perang. Dalam hal berperang dan berkompetisi era globalisasi lebih kepada new war. Mary Kaldor mengemukakan pada era ini, tujuan politisnya adalah klaim kekuatan terhadap aspek-aspek identitas nasional seperti supremasi suku, kemerdekaan bangsa dan kesucian aama. Dari contoh bidang kedua, sekali lagi globalisasi seolah gagal mengaitkan keberhasilan kosmopolitanisme, karena yang terjadi justru klaim anggota yang terlihat dalam perang. Yang ketiga adalah di segi budaya yang mendapat tantangan berat dari adanya globalisasi berupa komodifikasi budaya yang semakin menipis ( Footer & Graber,2000). Analisa sederhana diatas menunjukkan bahwa kosmopolitanisme jika dilihat dari sisi internalnya membutuhkan globalisasi sebagai variabel yang saling melengkapi. Globalisasi dan informasi kosmopolitanisme yang menjunjung tinggi perdamaian menjadi kontradiktif ketika realita sekarang ini menunjukkan sebaliknya seperti munculnya terorisme.
Belum ada definisi pasti mengenai terorisme, hanya dipengaruhi oleh beberapa elemen seperti ancaman dan kekerasan psikologis, penggunaan senjata pemusnah masal, tujuan politis dan menyebar ketakutan degan target masyarakat dan penggunaan media. Terorisme merupakan suatu fenomenan global yang menghambat pengembangan kosmopolitanisme. Ketika pada awal kemunculannya kelompok teroris tidak merujuk pada pergerakan religius, tetapi pasca 9/11 dan dikeluarkannya Bush Doctrine memberikan pergeseran makna pada terorisme yaitu pergerakan Islam seperti Al-Qaeda, Abu Sayaf dan Jamaah Islamiyah. Mereka menginginkan adanya pengembalian perilaku manusia pada nilai-nilai fundamental agama. Pergerakan mereka dengan membangun berbagai koneksi, merekrut anggota dan kaderisasi anggota. Tujuan umum mereka adalah meningkatkan bergaining politic, kompromi politik dan adanya suatu tatanan dunia baru. Kelompok teroris ini memiliki pemikiran apa yang dilakukannya itu adalah benar dan merupakan bentuk Jihad. Semangat pembelaan agama ini disalah artikan oleh kelompok teroris untuk membunuh orang-orang yang berbeda dengan mereka. Selain jihad, juga terdapat purifikasi etnis dengan menjaga kemurnia ras nya untuk tidak tercampur dengan ras lain atau menganggap ras lain sebagai ancaman dan yang paling ekstrem adalah genosida dengan pengusiran bahkan pembunuhan etnis.
Sebagai sebuah paham perdamaian, kosmopolitanisme mendapat banyak tantangan dengan munculnya gerakan anti-kosmopolitanisme, seperti terorisme, etnis purifikasi dan genosida. Nilai-nilai kosmopolitanisme yang seharusnya dapat disebarluaskan melalui globalisasi justru menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Dua hal tersebut yang sering menimbulkan pemikiran sempit dari kaum yang terpinggirkan sehingga menimbulkan aksi nasionalisme, fundamentalisme bahkan terorisme yang sebenarnya bertujuan untuk meingkatkan posisi mereka. Jika dikaitkan dengan perspektif hubungan internasional yang realis, implementasi global citizenship yang dibawa oleh kosmopolitanisme berhasil dalam skala kelompok kecil atau regional. Dengan realita sekarang ini,sifat dasar manusia yang menurut kaum realis memiliki kecenderungan berkonflik dan mengedepankan kepentingan mereka lebih tepat dibanding konsep liberalis yang mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya baik dan mampu terkoordinasi dan berkooperasi dengan baik.
Anti-kosmopolitanisme memberikan pandangan globalisasi yang membawa nilai kosmpolit sebagi kumpulan kekuatan yang berbahaya dengan arus yang tak terkendali karena memiliki potensi melemahkan masyarakat. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menelaah munculnya penentangan terhadap kosmopolitanisme, yaitu secara internal dan eksternal. Bila melihat dari segi internal akan melihat kosmopolitanisme yang menjadi sebuah paham perdamaian justru menjadi pemicu retaknya perdamaian itu sendiri ketika kosmopolitanisme diderivasikan pada variabel pendukung. Sedangkan dengan pendekatan eksternal lebih meletakkan pengaruh gerakan anti-kosmopolitanisme pada manifestasi kosmopolitanisme itu sendiri.
Pengakuan terhadap adanya perbedaan di antara we and the others dalam kaitannya dengan kosmopolitanisme tidak mudah untuk direalisasikan (Derrida,1984). Kosmopolitanisme, etika perilaku dan konsep the others memerlukan suatu jembatan untuk menghubungkan ketiganya. Penyediaan jembatan tersebut didukunhg oleh era globalisasi yang menyediakan informasi dan teknologi, sehingga masyarakat dunia lebih cepat mengenali satu sama lain. Proses inilah yang mendukung pada sikap saling menghargai dan menghormati, ketika manusia memahami keberagaman yang dimilikinya (Kendall et al,2005). Proponen kosmopolitanisme yang berada pada arus globalisasi tidak selamanya menjaga perdamaian. Akan tetapi globalisasi memunculkan ironi karena dalam proses globalisasi lebih banyak memunculkan pro dan kontra dari masyarakat internasional.
Philippe Legrain melihat globalisasi dalam aspek ekonomi perdagangan tidak semakin mempermudah pasar ketika mereka era keterbukaan pasar terjadi. Para stakeholder justru bertindak sebaliknya dengan melakukan pengetatan regulasi pasar global. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran akan rentannya kondisi ekonomi dunia akan krisis ekonomi. Dalam bidang ini, globalisasi justru cederung mengarah pada nilai-nilai anti-kosmopolitanisme. Selain itu, globalisasi dalam kacamata politik justru memberikan dampak pada variasi strategi politis dan manajemen perang. Dalam hal berperang dan berkompetisi era globalisasi lebih kepada new war. Mary Kaldor mengemukakan pada era ini, tujuan politisnya adalah klaim kekuatan terhadap aspek-aspek identitas nasional seperti supremasi suku, kemerdekaan bangsa dan kesucian aama. Dari contoh bidang kedua, sekali lagi globalisasi seolah gagal mengaitkan keberhasilan kosmopolitanisme, karena yang terjadi justru klaim anggota yang terlihat dalam perang. Yang ketiga adalah di segi budaya yang mendapat tantangan berat dari adanya globalisasi berupa komodifikasi budaya yang semakin menipis ( Footer & Graber,2000). Analisa sederhana diatas menunjukkan bahwa kosmopolitanisme jika dilihat dari sisi internalnya membutuhkan globalisasi sebagai variabel yang saling melengkapi. Globalisasi dan informasi kosmopolitanisme yang menjunjung tinggi perdamaian menjadi kontradiktif ketika realita sekarang ini menunjukkan sebaliknya seperti munculnya terorisme.
Belum ada definisi pasti mengenai terorisme, hanya dipengaruhi oleh beberapa elemen seperti ancaman dan kekerasan psikologis, penggunaan senjata pemusnah masal, tujuan politis dan menyebar ketakutan degan target masyarakat dan penggunaan media. Terorisme merupakan suatu fenomenan global yang menghambat pengembangan kosmopolitanisme. Ketika pada awal kemunculannya kelompok teroris tidak merujuk pada pergerakan religius, tetapi pasca 9/11 dan dikeluarkannya Bush Doctrine memberikan pergeseran makna pada terorisme yaitu pergerakan Islam seperti Al-Qaeda, Abu Sayaf dan Jamaah Islamiyah. Mereka menginginkan adanya pengembalian perilaku manusia pada nilai-nilai fundamental agama. Pergerakan mereka dengan membangun berbagai koneksi, merekrut anggota dan kaderisasi anggota. Tujuan umum mereka adalah meningkatkan bergaining politic, kompromi politik dan adanya suatu tatanan dunia baru. Kelompok teroris ini memiliki pemikiran apa yang dilakukannya itu adalah benar dan merupakan bentuk Jihad. Semangat pembelaan agama ini disalah artikan oleh kelompok teroris untuk membunuh orang-orang yang berbeda dengan mereka. Selain jihad, juga terdapat purifikasi etnis dengan menjaga kemurnia ras nya untuk tidak tercampur dengan ras lain atau menganggap ras lain sebagai ancaman dan yang paling ekstrem adalah genosida dengan pengusiran bahkan pembunuhan etnis.
Sebagai sebuah paham perdamaian, kosmopolitanisme mendapat banyak tantangan dengan munculnya gerakan anti-kosmopolitanisme, seperti terorisme, etnis purifikasi dan genosida. Nilai-nilai kosmopolitanisme yang seharusnya dapat disebarluaskan melalui globalisasi justru menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Dua hal tersebut yang sering menimbulkan pemikiran sempit dari kaum yang terpinggirkan sehingga menimbulkan aksi nasionalisme, fundamentalisme bahkan terorisme yang sebenarnya bertujuan untuk meingkatkan posisi mereka. Jika dikaitkan dengan perspektif hubungan internasional yang realis, implementasi global citizenship yang dibawa oleh kosmopolitanisme berhasil dalam skala kelompok kecil atau regional. Dengan realita sekarang ini,sifat dasar manusia yang menurut kaum realis memiliki kecenderungan berkonflik dan mengedepankan kepentingan mereka lebih tepat dibanding konsep liberalis yang mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya baik dan mampu terkoordinasi dan berkooperasi dengan baik.
Globalization and Cosmopolitanism
Menurut beberapa tokoh seperti, Bill Clinton, globalisasi merupakan dunia tanpa tembok, sementara menurut George Monbiot, globalisasi mengizinkan perusahaan untuk mengarahkan“ a gun to government’s head “ (Mc.Gillivray,2006:4). Globalisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam dunia internasional yang kemunculannya membawa berbagai spekulasi karena pengaruhnya pada fenomena internasional termasuk pembawaan nilai-nilai kosmpolitanisme. Keohane dan Joseph Nye mengatakan bahwa globalisasi bukanlah hal yang baru. Di bidang ekonomi, globalisasi muncul tahun 1850an menjadi sebuah istilah yang populer. Keohane dan Nye kemudian mengidentifikasi globalisasi sebagai sebuah proses kenaikan. Kepercayaan akan ini disebut dengan globalisme, yaitu dimana sebuah pemahaman global yang mengalami fluktuasi, kenaikan (globalisasi) ataupun penurunan (Keohane&Nye,2000:105-106). Kosmpolitanisme yang dibawa dalam proses globalisasi ini nantinya akan mengalami titik tertinggi, seperti contohnya adalah mobilitas masyarakat yang tinggi, juga mulai adanya pikiran global village sebagai bagian dari masyarakat dunia.” Salah satu contoh nilai kosmpolitanisme lain yang dibawa dari proses globalisasi makanan adalah adanya McDonald yang tersebar di seluruh dunia sehingga memunculkan istilah Mcworld. Didalam Mcd terjadi proses adaptasi rasa makanan yang berbeda-beda tiap negara. Bila dipandang dari sudut kosmopolitanisme yang menghargai perbedaan lokal, hal ini merupakan bentuk penghargaan akan cita rasa global agar diterima oleh masyarakat lokal. Globalisasi dan kosmpolitanisme berkorelasi secara mutual karena keduanya saling terkait erat karena kosmopolitan membutuhkan wadah untuk menyebarkan nilainya – perdamaian global, unifikasi, dan toleransi- dengan cepat yaitu dengan globalisasi, sekaligus sebagai varian globalisasi itu sendiri.
Politikus Martha Nussbaum (1986) dan Alaisdar McIntyre (1984) menyebutkan ada tiga bentuk konsep kewarganegaraan menurut ide kosmopolitan yang erat dengan kaitannya dengan global citizenship yaitu kewarganegaraan neoliberal dimana negara bertugas untuk melindungi kebebasan individu terutama dalam hal perdagangan yang dibawa oleh arus globalisasi misalnya dengan free trade. Dengan tercapainya kebebasan individu maka akan berdampak pada kesejahteraan negara sekaligus kesejahteraan ekonominya. Yang kedua adalah model kewarganegaraan kesejahteraan sosial, dimana negara dibentuk untuk melindungi warga negaranya dari pasar bebas yang mampu memperburuk kondisi disparitas kesejahteraan antara the have and the have not. Yang ketiga merupakan kewarganegaraan berdasarkan kesadaran edukasional, dengan fokus pendidikan itu penting dalam kesejahteraan untuk menghindari kesenjangan ekonomi. Juga peran penting budaya yang dianggap mengembangkan pendidikan masyarakat (Turner,2002:47-48). Dari ketiga model diatas, menurut saya model ketiga paling mungkin untuk hadir dalam mendukung terciptanya suatu global citizenship. Karena pada model yang pertama dan kedua masih muncul masalah-masalah etis yang semakin memperburuk kondisi suatu bangsa sehingga kelompok nasionalis dan fundamentalis akan muncul untuk memperkuat identitas mereka.
Aspek negatif yang signifikan terlihat dari globalisasi adalah biasnya identitas kultural masyarakat yang nantinya akan memicu konflik etnis ataupun konflik lintas batas. Perlu pemikiran lebh skeptis untuk mengetahui apakah kosmopolitanisme ini benar mengubah dan menggantikan identitas lokal dengan identitas yang ditawarkan oleh kosmopolitanisme. Anthony Smith menyebutkan bahwa belum ada jenis budaya global yang betul-betul meleibihi nilai-nilai suatu bangsa negara. Pernyataan ini diperkuat oleh Mann, bahwa kosmopolitanisme jauh dari melemahkan nasionalisme namun memperkuat identitas nasional (www.staff,ugm.ac.id)
Kelompok nasionalis dan fundamentalis akan memperkuat posisinya untuk mempertahankan identitas mereka, sehingga konsep the self dan the others sehingga perdamaian yang dicita-citakan oleh kaum kosmpolit akan sulit tercapai. Dua kondisi yang menurut saya mungkin terjadi dalam globalisasi dan kosmpolit adalah hilangnya kebudayaan lokal itu karena tergerus universalisasi yang dibawa dan sebaliknya, kebudayaan lokal justru tampil sebagai bentuk kesadaran masyarakat dunia akan identitas kulturalnya. Pilihan ini berada pada level individu untuk menentukan posisinya, bila kebudayaan lokal itu hilang, hal itu tidak sepenuhnya hilang karena nilai budaya universal seperti McDonald itu tidak sepenuhnya terinternalisasi kedalam pribadi individu itu sendiri. Masyarakat akan terjebak sesaat pada nilai-nilai baru yang ditawarkan kosmopolitanisme melalui arus globalisasi hingga sampai pada satu titik mereka akan menyadari pentingnya identitas budaya asli miliknya. Faktor yang mampu menggugah kesadaran ini adalah social welfare yang dibawa oleh kosmopolitanisme tidak merata dan hanya menguntungkan satu kelas saja. Jika globalisasi ini terus diterima oleh individu atau negara secara terus menerus tanpa adanya filtrasi yang cukup ketat, maka akan menyebabkan kondisi dunia yang saling bergantung. Aguste Comte, J.S Mill, Karl Marx dan Anthony Giddens melihat keterkaitan dentitas nasional, globalisasi, dan kosmopolitanisme mampu mendorong terciptanya komunitas dunia yang meningkatkan kepedulian tentang keuntungan kolaborasi transnasional yang terwujud melalui asosiasi regional dan internasional. Menurut Held, penurunan power negara dalam kondisi ini mendorong nation-state untuk bekerja sama dengan ketergantungan yang lebih kompleks lagi dalam permasalahan dunia seperti lingkungan, kesehatan, human right, dan sebagainya. Hist dan Thompson melihat bahwa nation-state akan mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan blok-blok regional untuk mempertahankan eksistensinya didunia internasional agar tidak tergantikan oleh aktor non-negara yang terutama para pemilik modal (www.staff.ugm.ac.id). Jadi, global citizenship yang muncul berkaitan erat dengan integrasi wilayah juga regionalisme disebabkan karena melemahnya batas-batas negara juga gerakan emansipatoris ke negara berkembang. Diimbangi dengan tingkat edukasi yang tinggi, maka kemajuan teknologi dan informasi, maka globalisasi dianggap sebagai catalyze variable dalam memberi ruang untuk penyebaran nilai-nilai kosmopolitanisme.
Politikus Martha Nussbaum (1986) dan Alaisdar McIntyre (1984) menyebutkan ada tiga bentuk konsep kewarganegaraan menurut ide kosmopolitan yang erat dengan kaitannya dengan global citizenship yaitu kewarganegaraan neoliberal dimana negara bertugas untuk melindungi kebebasan individu terutama dalam hal perdagangan yang dibawa oleh arus globalisasi misalnya dengan free trade. Dengan tercapainya kebebasan individu maka akan berdampak pada kesejahteraan negara sekaligus kesejahteraan ekonominya. Yang kedua adalah model kewarganegaraan kesejahteraan sosial, dimana negara dibentuk untuk melindungi warga negaranya dari pasar bebas yang mampu memperburuk kondisi disparitas kesejahteraan antara the have and the have not. Yang ketiga merupakan kewarganegaraan berdasarkan kesadaran edukasional, dengan fokus pendidikan itu penting dalam kesejahteraan untuk menghindari kesenjangan ekonomi. Juga peran penting budaya yang dianggap mengembangkan pendidikan masyarakat (Turner,2002:47-48). Dari ketiga model diatas, menurut saya model ketiga paling mungkin untuk hadir dalam mendukung terciptanya suatu global citizenship. Karena pada model yang pertama dan kedua masih muncul masalah-masalah etis yang semakin memperburuk kondisi suatu bangsa sehingga kelompok nasionalis dan fundamentalis akan muncul untuk memperkuat identitas mereka.
Aspek negatif yang signifikan terlihat dari globalisasi adalah biasnya identitas kultural masyarakat yang nantinya akan memicu konflik etnis ataupun konflik lintas batas. Perlu pemikiran lebh skeptis untuk mengetahui apakah kosmopolitanisme ini benar mengubah dan menggantikan identitas lokal dengan identitas yang ditawarkan oleh kosmopolitanisme. Anthony Smith menyebutkan bahwa belum ada jenis budaya global yang betul-betul meleibihi nilai-nilai suatu bangsa negara. Pernyataan ini diperkuat oleh Mann, bahwa kosmopolitanisme jauh dari melemahkan nasionalisme namun memperkuat identitas nasional (www.staff,ugm.ac.id)
Kelompok nasionalis dan fundamentalis akan memperkuat posisinya untuk mempertahankan identitas mereka, sehingga konsep the self dan the others sehingga perdamaian yang dicita-citakan oleh kaum kosmpolit akan sulit tercapai. Dua kondisi yang menurut saya mungkin terjadi dalam globalisasi dan kosmpolit adalah hilangnya kebudayaan lokal itu karena tergerus universalisasi yang dibawa dan sebaliknya, kebudayaan lokal justru tampil sebagai bentuk kesadaran masyarakat dunia akan identitas kulturalnya. Pilihan ini berada pada level individu untuk menentukan posisinya, bila kebudayaan lokal itu hilang, hal itu tidak sepenuhnya hilang karena nilai budaya universal seperti McDonald itu tidak sepenuhnya terinternalisasi kedalam pribadi individu itu sendiri. Masyarakat akan terjebak sesaat pada nilai-nilai baru yang ditawarkan kosmopolitanisme melalui arus globalisasi hingga sampai pada satu titik mereka akan menyadari pentingnya identitas budaya asli miliknya. Faktor yang mampu menggugah kesadaran ini adalah social welfare yang dibawa oleh kosmopolitanisme tidak merata dan hanya menguntungkan satu kelas saja. Jika globalisasi ini terus diterima oleh individu atau negara secara terus menerus tanpa adanya filtrasi yang cukup ketat, maka akan menyebabkan kondisi dunia yang saling bergantung. Aguste Comte, J.S Mill, Karl Marx dan Anthony Giddens melihat keterkaitan dentitas nasional, globalisasi, dan kosmopolitanisme mampu mendorong terciptanya komunitas dunia yang meningkatkan kepedulian tentang keuntungan kolaborasi transnasional yang terwujud melalui asosiasi regional dan internasional. Menurut Held, penurunan power negara dalam kondisi ini mendorong nation-state untuk bekerja sama dengan ketergantungan yang lebih kompleks lagi dalam permasalahan dunia seperti lingkungan, kesehatan, human right, dan sebagainya. Hist dan Thompson melihat bahwa nation-state akan mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan blok-blok regional untuk mempertahankan eksistensinya didunia internasional agar tidak tergantikan oleh aktor non-negara yang terutama para pemilik modal (www.staff.ugm.ac.id). Jadi, global citizenship yang muncul berkaitan erat dengan integrasi wilayah juga regionalisme disebabkan karena melemahnya batas-batas negara juga gerakan emansipatoris ke negara berkembang. Diimbangi dengan tingkat edukasi yang tinggi, maka kemajuan teknologi dan informasi, maka globalisasi dianggap sebagai catalyze variable dalam memberi ruang untuk penyebaran nilai-nilai kosmopolitanisme.
Selasa, 31 Agustus 2010
The Roles of Mass Media & Public Opinion
Dalam pembentukan suatu kebijakan, decision maker akan mendapat banyak pengaruh dari berbagai pihak dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu pihak yang cukup memberi banyak kontribusi dalam pembentukan suatu kebijakan adalah media massa. Media massa memainkan peran yang penting dalam pembuatan keputusan dan kebijakan luar negeri di Amerika. Media massa mampu mengubah dan mempengaruhi masyarakat dalam bertindak dan menyikapi suatu isu yang beredar. Terutama semenjak masuk pada abad ke dua puluh, media massa yang terus bertumbuh di suatu negara melambangkan semakin demokrasi negara tersebut.
Media massa akan berdampak pada pembentukan opini publik dalam menilai isu yang sedang dibahas, dan opini publik itu menjadi penting dalam negara yang demokrasi.
Dalam kebijakan politik luar negeri, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses pembuatanya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ukuran negara, struktur sosial, mood public, teknologi, kapasitas nasional, organisasi politik, kemampuan politik, kepemimpinan, dan media. Media memberikan pengaruh dengan menyebarkan informasi aktual dan terkini tentang isu yang menyangkut masalah luar negeri sehingga mesyarakat terinformasi dengan baik dan sekaligus terbentuk opini publiknya, tergantung dari bagaimana cara pemberitaan media massa.
Diungkapkan oleh Glenn Snyder, yaitu bahwa pembuat keputusan bertindak sebagai respons terhadap kondisi dan faktor-faktor yang terjadi di luar lingkungan internal pemerintah tempat mereka terlibat. Setting internal dideskripsikan sebagai lingkungan manusia yang terdiri dari kultur budaya dan populasi, yang secara otomatis di dalarnnya termasuk opini publik (Snyder, 1969: 201-203, dalam Retnachrista, 2007). Media adalah komponen terbesar dari lingkungan internal politik luar negeri. Media menunjukkan interpretasi dan pengharapan kelompok-kelompok masyarakat dan sebagai alat untuk menyosialisasikan kebijakan dan agenda oleh pemerintah.
Michael Brecher menyebut media sebagai jaringan komunikasi dalam sistem politik yang memungkinkan aliran informasi tentang lingkungan operasional pada elit (Brecher, 1972: 183-207, dalam Retnachrista, 2007). Media adalah saluran untuk mengirim pesan dari lingkungan diplomatis-politis yang aman kepada pemimpin. Media menciptakan atmosfer yang merefleksikan even kebijakan luar negeri melalui perspektif agenda-setting, mempengaruhi kebijakan, dan mendorong mereka untuk merespon melalui media.
Proses keterlibatan media dapat disederhanakan menjadi dua hal. Pertama, media sebagai sumber
input bagi pembuatan keputusan, dan kedua, media sebagai lingkungan yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan pemimpin dalam membuat kebijakan. Pemimpin dan para pembuat keputusan mengetahui informasi dari pers, mereka mempelajari peristiwa yang sedang terjadi dari dunia dari pers melalui saluran komunikasi publik. Disini media bertindak sebagi sumber, bagian dari input proses perumusan kebijakan yang menyediakan informasi dan data bagi elit pemimpin.
Sementara, Anindyo J. Majumdar dan Shibashis Chatterjee secara khusus memberikan ulasan mendalam mengenai peran media dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Ada tiga hal yang diungkapkan, yaitu pembuat kebijakan luar negeri tetap menarik bagi media; media dan perumusan kebijakan terpaku pada hubungan mutual yang eksploitatif; dan media dan pemerintah bisa berjalan searah dan sebaliknya (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 356, dalam Retnachrista, 2007). Media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah AS, oleh karena itu Chomsky menyatakan lima kendala yang selalu dimiliki media AS yaitu terkonsentrasi pada isu tertentu, terjerat konglomerasi (media korporat), didanai dan disetir pemerintah dan bisnis, mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif), dan tergantung pada sumber berita yang terbatas. Sementara, O'Heffernan (1993 ) menggambarkan media sebagai
pemegang peran ganda dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, yaitu sebagai pcnyedia informasi yang dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan, sekaligus sebagai alat rasionalisasi kebijakan sehingga dapat diterima oleh publik. Sedangkan, Berry (1990) berpikir sebaliknya. Media tidak begitu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, juga tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Media dapat memainkan peran independen. Tugas utama media dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah untuk memberi informasi kepada pemirsa apa yang ingin dilakukan atau dihindari pemerintah (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 359-362). Salah satu contoh adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh anggota AIPAC yang berasal dari bangsa Yahudi, yang mencatat setiap perkataan dari pihak pemerintah -baik presiden maupun seluruh jajaran pemerintah-, tentang kebaikan maupun keburukan orang Yahudi. Mereka melakukan itu untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Amerika. Meskipun hanya dua persen di Amerika tetapi petinggi perusahaan media cetak dan orang-orang sukses di Amerika kebanyakan berasal dari Yahudi, sehingga peran media yang sangat dekat dengan opini publik tentu juga lekat dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika.
Seperti pada kasus Israel yang menyerang kapal relawan asing yang datang ke Palestina. Berita yang di blow up oleh media mendapat tanggapan dari publik sehingga membentuk persepsi publik, yang berarti media berperan pasif dan hanya menyediakan input informasi yang selanjutnya akan diolah oleh publik. Maka, dengan adanya opini publik tersebut, suatu negara tentu akan mengambil langkah yang berbeda dalam kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Sebenarnya, peran media tidak hanya pasif, tetapi ketika data-data tersebut dimanipulatif, dan fokus pada tujuan petinggi pemerintah, maka ketika publik membacanya dengan tidak seksama, tentu persepsi yang dihasilkan akan berbeda dengan realita yang ada.
Dapat kami simpulkan bahwa, media merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi jaringan berita aktual. Maka media memiliki kepentingan dan kemampuan dalam membentuk opini publik dengan tulisan-tulisan yang diberitakan. Publik akan menanggapi setiap tulisan tersebut melalui media-media yang ada pula, sehingga pengambil kebijakan mendapatkan pengetahuan mengenai keinginan dan kehendak rakyatnya, dan hal tersebut yang menjadi pijakan bagi negara yang mengusung sistem demokrasi seperti Amerika.
Referensi :
Retnachrista, 2007. "Peran News Corporations dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)” dalam Global & Strategic, Th I, No 2, Juli- 13 Desember 2007.
http://www.aiou.edu.pk/gmj/artical7.asp di akses 2 Juni 2010 pk. 18.00 WIB
http://www.globalissues.org/article/163/media-in-the-united-states di akses tanggal 2 Juni 2010 pk. 17.00 WIB
Media massa akan berdampak pada pembentukan opini publik dalam menilai isu yang sedang dibahas, dan opini publik itu menjadi penting dalam negara yang demokrasi.
Dalam kebijakan politik luar negeri, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses pembuatanya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ukuran negara, struktur sosial, mood public, teknologi, kapasitas nasional, organisasi politik, kemampuan politik, kepemimpinan, dan media. Media memberikan pengaruh dengan menyebarkan informasi aktual dan terkini tentang isu yang menyangkut masalah luar negeri sehingga mesyarakat terinformasi dengan baik dan sekaligus terbentuk opini publiknya, tergantung dari bagaimana cara pemberitaan media massa.
Diungkapkan oleh Glenn Snyder, yaitu bahwa pembuat keputusan bertindak sebagai respons terhadap kondisi dan faktor-faktor yang terjadi di luar lingkungan internal pemerintah tempat mereka terlibat. Setting internal dideskripsikan sebagai lingkungan manusia yang terdiri dari kultur budaya dan populasi, yang secara otomatis di dalarnnya termasuk opini publik (Snyder, 1969: 201-203, dalam Retnachrista, 2007). Media adalah komponen terbesar dari lingkungan internal politik luar negeri. Media menunjukkan interpretasi dan pengharapan kelompok-kelompok masyarakat dan sebagai alat untuk menyosialisasikan kebijakan dan agenda oleh pemerintah.
Michael Brecher menyebut media sebagai jaringan komunikasi dalam sistem politik yang memungkinkan aliran informasi tentang lingkungan operasional pada elit (Brecher, 1972: 183-207, dalam Retnachrista, 2007). Media adalah saluran untuk mengirim pesan dari lingkungan diplomatis-politis yang aman kepada pemimpin. Media menciptakan atmosfer yang merefleksikan even kebijakan luar negeri melalui perspektif agenda-setting, mempengaruhi kebijakan, dan mendorong mereka untuk merespon melalui media.
Proses keterlibatan media dapat disederhanakan menjadi dua hal. Pertama, media sebagai sumber
input bagi pembuatan keputusan, dan kedua, media sebagai lingkungan yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan pemimpin dalam membuat kebijakan. Pemimpin dan para pembuat keputusan mengetahui informasi dari pers, mereka mempelajari peristiwa yang sedang terjadi dari dunia dari pers melalui saluran komunikasi publik. Disini media bertindak sebagi sumber, bagian dari input proses perumusan kebijakan yang menyediakan informasi dan data bagi elit pemimpin.
Sementara, Anindyo J. Majumdar dan Shibashis Chatterjee secara khusus memberikan ulasan mendalam mengenai peran media dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Ada tiga hal yang diungkapkan, yaitu pembuat kebijakan luar negeri tetap menarik bagi media; media dan perumusan kebijakan terpaku pada hubungan mutual yang eksploitatif; dan media dan pemerintah bisa berjalan searah dan sebaliknya (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 356, dalam Retnachrista, 2007). Media AS dikendalikan oleh kekuatan modal dan pemerintah AS, oleh karena itu Chomsky menyatakan lima kendala yang selalu dimiliki media AS yaitu terkonsentrasi pada isu tertentu, terjerat konglomerasi (media korporat), didanai dan disetir pemerintah dan bisnis, mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif), dan tergantung pada sumber berita yang terbatas. Sementara, O'Heffernan (1993 ) menggambarkan media sebagai
pemegang peran ganda dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, yaitu sebagai pcnyedia informasi yang dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan, sekaligus sebagai alat rasionalisasi kebijakan sehingga dapat diterima oleh publik. Sedangkan, Berry (1990) berpikir sebaliknya. Media tidak begitu berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, juga tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Media dapat memainkan peran independen. Tugas utama media dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah untuk memberi informasi kepada pemirsa apa yang ingin dilakukan atau dihindari pemerintah (Majumdar dan Chatterjee, 2004: 359-362). Salah satu contoh adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh anggota AIPAC yang berasal dari bangsa Yahudi, yang mencatat setiap perkataan dari pihak pemerintah -baik presiden maupun seluruh jajaran pemerintah-, tentang kebaikan maupun keburukan orang Yahudi. Mereka melakukan itu untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Amerika. Meskipun hanya dua persen di Amerika tetapi petinggi perusahaan media cetak dan orang-orang sukses di Amerika kebanyakan berasal dari Yahudi, sehingga peran media yang sangat dekat dengan opini publik tentu juga lekat dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika.
Seperti pada kasus Israel yang menyerang kapal relawan asing yang datang ke Palestina. Berita yang di blow up oleh media mendapat tanggapan dari publik sehingga membentuk persepsi publik, yang berarti media berperan pasif dan hanya menyediakan input informasi yang selanjutnya akan diolah oleh publik. Maka, dengan adanya opini publik tersebut, suatu negara tentu akan mengambil langkah yang berbeda dalam kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Sebenarnya, peran media tidak hanya pasif, tetapi ketika data-data tersebut dimanipulatif, dan fokus pada tujuan petinggi pemerintah, maka ketika publik membacanya dengan tidak seksama, tentu persepsi yang dihasilkan akan berbeda dengan realita yang ada.
Dapat kami simpulkan bahwa, media merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi jaringan berita aktual. Maka media memiliki kepentingan dan kemampuan dalam membentuk opini publik dengan tulisan-tulisan yang diberitakan. Publik akan menanggapi setiap tulisan tersebut melalui media-media yang ada pula, sehingga pengambil kebijakan mendapatkan pengetahuan mengenai keinginan dan kehendak rakyatnya, dan hal tersebut yang menjadi pijakan bagi negara yang mengusung sistem demokrasi seperti Amerika.
Referensi :
Retnachrista, 2007. "Peran News Corporations dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)” dalam Global & Strategic, Th I, No 2, Juli- 13 Desember 2007.
http://www.aiou.edu.pk/gmj/artical7.asp di akses 2 Juni 2010 pk. 18.00 WIB
http://www.globalissues.org/article/163/media-in-the-united-states di akses tanggal 2 Juni 2010 pk. 17.00 WIB
Fenomena Pengemis di Bulan Ramadhan
Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, dan merupakan bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Muslim. Keindahan ramadhan mengajak setiap umat manusia untuk berbagi dengan sesamanya dan berlomba untuk megumpulkan pahala. Sayangnya, hal ini diiringi oleh meningkatnya banyak sindikat pengemis untuk meraup penghasilan yang lebih banyak dari biasanya di banyak sudut kota Surabaya. Bahkan, momen ramadhan ini sengaja dimanfaatkan sebagian orang untuk berprofesi sebagai pengemis musiman. Mereka datang dari daerah-daerah disekitar Surabaya, yang mungkin sebagian besar penduduknya sudah melakukan profesi pengemis ini dan memanfaatkan bulan ramadhan.
Pemerintah daerah Surabaya melakukan berbagai cara untuk menanggulangi ledakan pengemis dadakan dibulan ramadhan ini dengan melakukan berbagai razia ditempat-tempat ibadah, pinggir jalan, dan pusat kota. Tetapi sepertinya langkah ini tidak cukup efektif untuk membendung ledakan urbanisasi pengemis ini. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anak jalanan, pengemis, dan gelandangan pun tidak banyak membuahkan hasil. Hal ini hanya akan memicu kontroversi tentang larangan berbuat baik manusia kepada manusia lain. Sanksi pidana yang diberikan kepada pemberi sedekah pun dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Koordinasi dengan LSM dan dinas sosial kota Surabaya, juga tidak menjamin bahwa pengemis yang sudah mendapatkan bimbingan dan pelatihan tidak akan mengulangi hal tersebut atau bahkan berhenti menjadi pengemis.
Cara-cara yang dilakukan, seperti razia, penyusunan Perda, koordinasi dengan berbagai LSM dan dinas sosial, juga langkah-langkah untuk menanggulangi masalah tahunan yang melanda Surabaya hanyalah bersifat sementara, dan bukan merupakan cara yang dapat memberantas banyaknya pengemis secara holistik. Akan lebih baiknya, kita perlu meneliti secara keseluruhan penyebab maraknya “profesi kecil” yang menguntungkan beberapa sindikat didaerah asalnya. Sehingga banyaknya kucuran dana yang dikeluarkan untuk menangani persoalan ini tidak sia-sia, dan benar-benar memperoleh hasil yang maksimal.
Hal pertama yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengemis diberbagai kota dikarenakan oleh faktor ekonomi yang tidak merata. Hal ini merupakan hal vital bagi keperluan manusia sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam, terutama di bulan ramadhan ini, tidak diiringi dengan kesejahteraan masyarakat. Hal kedua adalah pola pikir masyarakat yang dangkal. Mereka menggunakan cara-cara instan untuk bertahan hidup, tanpa harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga, dengan memanfaatkan hati nurani yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan bermodalkan pakaian compang-camping, luka buatan, dan wajah memelas, mereka hanya duduk dipinggir jalan dan menunggu belas kasih dari orang lain.
Ini memang merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Memang ironis melihat kondisi seperti ini, ketika seseorang memanfaatkan niat baik dari orang lain bahkan menjadikannya sebagai suatu “profesi” yang dilakukan hampir setiap hari. Apa jadinya bangsa Indonesia yang besar ini jika memiliki pola pikir yang instan tanpa perjuangan yang berarti ? Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan koordinasi dari jajaran pemerintahan juga masyarakat disekitarnya. Kita setidaknya lebih pandai dalam bersedekah. Banyak tempat untuk menyalurkan amal kita, seperti panti sosial, tempat ibadah, dan yayasan-yayasan sosial lainnya. Dengan begitu, kita dapat memberi sedikit pelajaran pada para pengemis itu untuk tidak menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang semata. Untuk itu kita sekaligus berpartisipasi untuk tidak merusak moral bangsa dengan cara instan dan niat baik di bulan suci ramadhan dapat terlaksana.
Pemerintah daerah Surabaya melakukan berbagai cara untuk menanggulangi ledakan pengemis dadakan dibulan ramadhan ini dengan melakukan berbagai razia ditempat-tempat ibadah, pinggir jalan, dan pusat kota. Tetapi sepertinya langkah ini tidak cukup efektif untuk membendung ledakan urbanisasi pengemis ini. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anak jalanan, pengemis, dan gelandangan pun tidak banyak membuahkan hasil. Hal ini hanya akan memicu kontroversi tentang larangan berbuat baik manusia kepada manusia lain. Sanksi pidana yang diberikan kepada pemberi sedekah pun dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Koordinasi dengan LSM dan dinas sosial kota Surabaya, juga tidak menjamin bahwa pengemis yang sudah mendapatkan bimbingan dan pelatihan tidak akan mengulangi hal tersebut atau bahkan berhenti menjadi pengemis.
Cara-cara yang dilakukan, seperti razia, penyusunan Perda, koordinasi dengan berbagai LSM dan dinas sosial, juga langkah-langkah untuk menanggulangi masalah tahunan yang melanda Surabaya hanyalah bersifat sementara, dan bukan merupakan cara yang dapat memberantas banyaknya pengemis secara holistik. Akan lebih baiknya, kita perlu meneliti secara keseluruhan penyebab maraknya “profesi kecil” yang menguntungkan beberapa sindikat didaerah asalnya. Sehingga banyaknya kucuran dana yang dikeluarkan untuk menangani persoalan ini tidak sia-sia, dan benar-benar memperoleh hasil yang maksimal.
Hal pertama yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengemis diberbagai kota dikarenakan oleh faktor ekonomi yang tidak merata. Hal ini merupakan hal vital bagi keperluan manusia sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam, terutama di bulan ramadhan ini, tidak diiringi dengan kesejahteraan masyarakat. Hal kedua adalah pola pikir masyarakat yang dangkal. Mereka menggunakan cara-cara instan untuk bertahan hidup, tanpa harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga, dengan memanfaatkan hati nurani yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan bermodalkan pakaian compang-camping, luka buatan, dan wajah memelas, mereka hanya duduk dipinggir jalan dan menunggu belas kasih dari orang lain.
Ini memang merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Memang ironis melihat kondisi seperti ini, ketika seseorang memanfaatkan niat baik dari orang lain bahkan menjadikannya sebagai suatu “profesi” yang dilakukan hampir setiap hari. Apa jadinya bangsa Indonesia yang besar ini jika memiliki pola pikir yang instan tanpa perjuangan yang berarti ? Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan koordinasi dari jajaran pemerintahan juga masyarakat disekitarnya. Kita setidaknya lebih pandai dalam bersedekah. Banyak tempat untuk menyalurkan amal kita, seperti panti sosial, tempat ibadah, dan yayasan-yayasan sosial lainnya. Dengan begitu, kita dapat memberi sedikit pelajaran pada para pengemis itu untuk tidak menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang semata. Untuk itu kita sekaligus berpartisipasi untuk tidak merusak moral bangsa dengan cara instan dan niat baik di bulan suci ramadhan dapat terlaksana.
Senin, 09 Agustus 2010
KOMPLEKS
Sudah hampir setahun setelah kejadian saat orang yang saya sayangi mengkhianati perasaan saya. Ini memang bukan waktu yang singkat buat saya untuk melupakan suatu hal yang pahit dan mungkin menyayat hati kita. Dalam kurun waktu setahun ini, saya memang sudah memaafkan apa yang dia lakukan kepada saya. Tidak ada salahnya bagi kita untuk memberikan kesempatan kedua. Halaman barupun ditulis, saat saya memberinya kesempatan utnuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Banyak hal yang saya lalui, dan berbagai cara saya lakukan untuk melupakan hal yang sangat menyakiti hati saya. Sedikit berhasil dan cukup mengalihkan perhatian saya, sehingga kepercayaan yang telah diruntuhkannya, boleh dibangun sedikit demi sedikit.
Bisa dibilang, hubungan kedua ini cukup nyaman dilalui, meskipun pada awalnya, saya masih belum bisa menerima dia sepenuhnya. Ada satu hal yang masih sangat mengganggu perasaan dan pikiran saya. Satu kata TRAUMA. Ya, saya trauma dengan hal ini. Hal yang benar-benar dapat menghambat laju kehidupan saya. Saya sangat risih mendengar dan mengetahui berbagai hal tentang SELINGKUHANNYA. Melihat namanyapun, saya merasa ada sesuatu yang bergejolak seolah ingin memberontak dan ingin marah, serasa waktu kembali pada kejadian Juli 2009 lalu.
Saya memang hanyalah wanita biasa, yang mungkin terlihat tegar didepan, tetapi saya membutuhkan pundak untuk menangis, dan ruang untuk menumpahkan apa yang saya rasakan. Pada waktu itu, mungkin itu adalah pertama kalinya ia menyakiti saya. Tetapi, meskipun luka itu sudah tertutup, tetapi bekasnya masih ada dan selalu mengingatkan saya akan kejadian buruk itu.
Sungguh hal yang sangat ironis sekali, saat saya mencoba untuk menyanyanginya lebih lagi, ia malah pergi dengan perempuan pilihan kakaknya. Saya ingin sekali menghapus semua tentang ia dan selingkuhannya itu. Butuh waktu berapa lama? agar saya berhasil mencuci otak saya, agar saya tidak mengenal mereka berdua dan menghilangkan semua kenangan yang pernah saya bangun denganya.
Mencoba melakukan apa yang Tuhan katakan untuk mengasihi musuh kita memang benar-benar sulit. Semakin saya berbuat baik padanya, semakin menangis hati saya mengingat hal itu. Saya mencoba tidak menjadi orang kebanyakan, tetapi hal tersebut sungguh menyakiti saya sendiri dan perasaan saya.
Kebingungan melanda ketika saya harus melihat namanya dan wanita yang pernah menyakiti saya. Saya ingin meminta pada Tuhan, agar Tuhan mau menghapus semua pikiran saya tentang mereka. Apakah saya orang yang begitu jahat ? sampai saya tak bisa mengasihi orang yang telah meninggalkan bekas pahit di hati saya ?
Bisa dibilang, hubungan kedua ini cukup nyaman dilalui, meskipun pada awalnya, saya masih belum bisa menerima dia sepenuhnya. Ada satu hal yang masih sangat mengganggu perasaan dan pikiran saya. Satu kata TRAUMA. Ya, saya trauma dengan hal ini. Hal yang benar-benar dapat menghambat laju kehidupan saya. Saya sangat risih mendengar dan mengetahui berbagai hal tentang SELINGKUHANNYA. Melihat namanyapun, saya merasa ada sesuatu yang bergejolak seolah ingin memberontak dan ingin marah, serasa waktu kembali pada kejadian Juli 2009 lalu.
Saya memang hanyalah wanita biasa, yang mungkin terlihat tegar didepan, tetapi saya membutuhkan pundak untuk menangis, dan ruang untuk menumpahkan apa yang saya rasakan. Pada waktu itu, mungkin itu adalah pertama kalinya ia menyakiti saya. Tetapi, meskipun luka itu sudah tertutup, tetapi bekasnya masih ada dan selalu mengingatkan saya akan kejadian buruk itu.
Sungguh hal yang sangat ironis sekali, saat saya mencoba untuk menyanyanginya lebih lagi, ia malah pergi dengan perempuan pilihan kakaknya. Saya ingin sekali menghapus semua tentang ia dan selingkuhannya itu. Butuh waktu berapa lama? agar saya berhasil mencuci otak saya, agar saya tidak mengenal mereka berdua dan menghilangkan semua kenangan yang pernah saya bangun denganya.
Mencoba melakukan apa yang Tuhan katakan untuk mengasihi musuh kita memang benar-benar sulit. Semakin saya berbuat baik padanya, semakin menangis hati saya mengingat hal itu. Saya mencoba tidak menjadi orang kebanyakan, tetapi hal tersebut sungguh menyakiti saya sendiri dan perasaan saya.
Kebingungan melanda ketika saya harus melihat namanya dan wanita yang pernah menyakiti saya. Saya ingin meminta pada Tuhan, agar Tuhan mau menghapus semua pikiran saya tentang mereka. Apakah saya orang yang begitu jahat ? sampai saya tak bisa mengasihi orang yang telah meninggalkan bekas pahit di hati saya ?
Kamis, 05 Agustus 2010
FEMINISME
Feminisme : Gerakan Perempuan dalam Dunia Internasional
Sering kali kita melihat, posisi perempuan dipandang sebelah mata dalam segala aspek kehidupan. Tetapi, sebenarnya seorang pria yang sukses, tidaklah lepas dari seseorang wanita yang mendampinginya. Feminisme dalam ilmu Hubungan Internasional diidentikan dengan perempuan, yang membahas topik kesetaraan seksual dan hak-hak perempuan. Anggapan dangkal tersebut, tidak mencerminkan luasnya pemikiran kelompok yang termajinalkan. Ujung pangkal pemikiran feminis ini adalah usaha mereka dalam mengkontruksi pengetahuan tentang dunia adalah keseharian dan pengalaman-pengalaman perempuan. Seperti cara-cara bagaimana perempuan mengalami bentuk penguasaan atau otoritas, jaminan keamanan yang mempriotaskan hal-hal yang paling ditakuti perempuan (Llyod&Pettiford,2009:321).
Perdebatan teoritis Hubungan Internasional sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru di akhir 1980-an. Pemikiran feminis kovensional membagi feminisme dalam paham liberal, marxis, dan radikal (kritis dan posmodernis) (Llyod&Pettiford,2009:326). Pengertian modernisme tentang kemajuan masyarakat manusia, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mendorong seorang liberalis Elizabeth Stanton (1815-1902) berpendapat bahwa ‘ilmu sosial’ menunjukkan status perempuan merupakan salah satu ukuran kemajuan dan peradaban masyarakat. Stanton berpendapat bahwa posisi perempuan tidak diatur oleh Tuhan dan ditentukan oleh alam. Dalam perspektif liberal, mereka memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik merupakan suatu kunci utama dalam usaha meningkatkan status perempuan. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki adalah makhluk rasional yang mempunyai hak partisipasi dalam kehidupan politik (Llyod&Pettiford,2009:327).
Dari perspektif marxis, kesenjangan terhadap perempuan disebabkan oleh hak yang berakar dari pandangan tentang sifat asli manusia yang individualistik dan anti-sosial. Kepercayaan terhadap realigi tradisional, tidak mengakhiri kesenjangan tersebut, terlebih membentuk suatu subordinasi sosial baru yang dikarenakan kapitalisme. Feminis marxis, mengembangkan suatu analisis mengenai hubungan marxis antara kapitalisme dan pembagian tenaga kerja berdasar jenis kelamin. Argumen mereka menjelaskan bahwa kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi sosial menciptakan suatu pembagian yang nyata antara ruang publik di dunia kerja dan ruang privat di rumah. Hal ini yang memunculkan perbedaan antara ‘kerja’ dan ‘produksi’ sehingga pekerjaan perempuan menjadi diremehkan. Pekerjaan perempuan dikontruksikan sebagai sesuatu yang dikerjakan sebagai suatu kesenangan meskipun hal tesebut berat – a labour of love – (Llyod&Pettiford,2009:329). Dalam wilayah rumah yang privat ini, realitas terhadap idealisasi perempuan mengaburkan hubungan kekuasaan dan kesenjangan yang terdapat dalam publik. Berdasar dari wilayah privat tersebut, privatisasi perempuan kerap dilakukan bagi pengeksploitasian tenaga mereka. Penekanan dari eksploitatif inilah feminis marxis menyimpulkan bahwa perempuan memiliki kepentingan yang sama (Llyod&Pettiford,2009:331).
Berangkat dari pembagian antara privat dan publik, feminis radikal membahasnya lebih dalam. Berasal dari sesuatu yang personal –privat- sangatlah politis. Bagi feminis radikal, kehidupan konvensional yang ditandai dengan partikularisme dan cinta, merupakan suatu bentuk subordinasi atau dominasi. Maka dari itu, suatu kebebasan manusia didapat dengan merubah ruang-ruang yang paling pribadi dalam hubungan manusia. Kaum ini mengembangkan suatu konsep patriarki untuk menjelaskan penginstitusionalisasian dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya berasal dari identitas dan seksualitas, tetapi hubungan tersebut ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga dan praktik sosial (Llyod&Pettiford,2009:333). Feminis kritis menekankan kedalam sifat dasar lembaga dan praktik sosial yang patriartikal, sekaligus mengkritisi feminis liberal dan marxis dalam mendorong perempuan untuk meniru laki-laki atau hal yang menjadi ‘nilai laki-laki’ (Llyod&Pettiford,2009:334).
Kaum feminis posmodernis sedikit berbeda dengan konsep sebelumnya. Bagi mereka sangatlah salah menyalahkan budaya keterbelakangan. Perempuan tidak dianggap sebagai korban dari penindasan. Perempuan bukan berarti bukan tanpa kekuasaan, tetapi seiring dengan peran-peran tradisional yang dimilikinya, pengaruh dan kekuasaan perempuan dapat dimaksimalkan. Untuk mencapai suatu tingkat kekuasaan terhadap kehidupan mereka sendiri dan memengaruhi orang lain, perempuan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia (Llyod&Pettifor,2009:337). Pengalaman yang dimiliki perempuan dapat mengkontruksikan suatu pemahaman tentang dunia sosial dan politik, ketimbang pemahaman tentang perbedaan tradisional melalui bahasa, simbol, dan cerita yang dijalin (Llyod&Pettiford,2009:338).
Berasal dari asumsi-asumsi pemikiran feminis yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa kaum feminis menganggap bahwa sifat dasar manusia sebagai sesuatu yang dinamis, karena ada hubungan erat antara teori-teori tentang dunia dengan kebiasaan kita. Perspektif ini membuat suatu perbedaan yang jelas antara ‘fakta’ dan ‘nilai’. Serta komitmen mereka pada ide kemajuan sosial dan kebebasan, emansipasi, kaum perempuan (Llyod&Pettiford,2009:339).
Komitmen bersama dalam gerakan emansipasi politik memperjuangkan posisi perempuan dalam dunia sosial dan politik terlihat di awal 1960-an, ketika Amy Swerdlow menunjukkan aktivitas Demonstrasi Wanita bagi Perdamaian (WSF) menunjukkan ketidak puasan mereka terhadap keputusan Kennedy dalam perjanjian pengendalian nuklir Soviet (Swerdlow 1990 dalam Jackson&Sorensen,2005:325). Politik emansipasi feminis berbeda-beda, dari pandangan feminis kritis, dalam mengemansipasi perempuan, maka diperlukan suatu perubahan mendasar dari lembaga dan praktik sosial yang patriarkis, feminis konvensional mendorong agar perempuan meniru ‘nilai laki-laki’, dan feminis posmodernis menganggap suatu emansipasi perempuan berawal ketika mereka mampu memaksimalkan ‘kekuasaan tradisional’ yang dimilikinya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Keberhasilan emanispasi politik terlihat dengan adanya Decade for Women (1975), agensi-agensi pembangunan PBB memasukkan seksi-seksi yang secara khusus ditugaskan untuk meningkatkan posisi perempuan dalam pembangunan – Women in Development -, juga mengangkat isu tentang persamaan jenis kelamin dan diskriminasi terhadap perempuan (Llyod&Pettiford,2009:335).
Pembangunan perempuan dan penyuaraan terhadap persamaan gender, semakin menambah pluralitas aktor dalam Hubungan Internasional. Perspektif yang lahir di era 1980-an, tidak begitu memfokuskan aktor terhadap negara, tetapi lebih dari “dalam” suatu negara tersebut digerakkan. Adanya unsur feminisme dalam aktor Hubungan Internasional, dapat mengubah suatu sikap politik yang selama ini identik dengan maskulin dan rasionalitas, sekaligus menambah ragam dari aktor-aktor Hubungan Internasional, yang tidak hanya negara, pemimpin negara yang ‘maskulin’, tetapi juga melihat sosok lain dibalik kemaskulinitas yang mempengaruhi suatu kebijakan.
Pemikiran feminis tentang perdamaian kebanyakan berasal dari feminis radikal. Menurut sejarah, ada hubungan antara perdamaian dan perempuan. Contohnya adalah pergerakan suffragette perempuan di Inggris, yang berpendapat bahwa naluri keibuan membuat mereka berbeda dengan laki-laki, kedamaian perempuan merupakan bukti dari superiotas moral daripada inferioritas. Ide ini terdengar melalui ‘feminisme moral’ 1980 – 1990-an yang menyuarakan inklusi perempuan ke dalam elit-elit pemereintahan, karena adanya perempuan akan mempengaruhi kebijakan luar negeri semua negara. Perdamaian di mata kaum feminis menekankan keterhubungan manusia, dialog, dan kerja sama atas dominasi dan konfrontasi kekerasan (Llyod&Pettiford,2009:365) . Robert Keohane, seorang feminis HI, optimis terhadap kerja sama lateral antara entitas yang terorganisir, negara dan sebaliknya, karena posisi perempuan lebih terkenal dalam politik dunia (Keohane 1989b, dalam Jackson&Sorensen,2005:336). Tetapi sebagian lain pesimis, karena prospek aliansi tersebut dapat menimbulkan subordinasi gender menurut prioritasnya sendiri (Zalewski 1993, dalam Jackson&Sorensen,2005:336).
Referensi :
Sorensen, Georg dan Robert Jackson.2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Posmodernisme.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Steans, Jill and Llyod Pettiford. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Jakarta, Pustaka Pelajar
Sering kali kita melihat, posisi perempuan dipandang sebelah mata dalam segala aspek kehidupan. Tetapi, sebenarnya seorang pria yang sukses, tidaklah lepas dari seseorang wanita yang mendampinginya. Feminisme dalam ilmu Hubungan Internasional diidentikan dengan perempuan, yang membahas topik kesetaraan seksual dan hak-hak perempuan. Anggapan dangkal tersebut, tidak mencerminkan luasnya pemikiran kelompok yang termajinalkan. Ujung pangkal pemikiran feminis ini adalah usaha mereka dalam mengkontruksi pengetahuan tentang dunia adalah keseharian dan pengalaman-pengalaman perempuan. Seperti cara-cara bagaimana perempuan mengalami bentuk penguasaan atau otoritas, jaminan keamanan yang mempriotaskan hal-hal yang paling ditakuti perempuan (Llyod&Pettiford,2009:321).
Perdebatan teoritis Hubungan Internasional sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru di akhir 1980-an. Pemikiran feminis kovensional membagi feminisme dalam paham liberal, marxis, dan radikal (kritis dan posmodernis) (Llyod&Pettiford,2009:326). Pengertian modernisme tentang kemajuan masyarakat manusia, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mendorong seorang liberalis Elizabeth Stanton (1815-1902) berpendapat bahwa ‘ilmu sosial’ menunjukkan status perempuan merupakan salah satu ukuran kemajuan dan peradaban masyarakat. Stanton berpendapat bahwa posisi perempuan tidak diatur oleh Tuhan dan ditentukan oleh alam. Dalam perspektif liberal, mereka memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik merupakan suatu kunci utama dalam usaha meningkatkan status perempuan. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki adalah makhluk rasional yang mempunyai hak partisipasi dalam kehidupan politik (Llyod&Pettiford,2009:327).
Dari perspektif marxis, kesenjangan terhadap perempuan disebabkan oleh hak yang berakar dari pandangan tentang sifat asli manusia yang individualistik dan anti-sosial. Kepercayaan terhadap realigi tradisional, tidak mengakhiri kesenjangan tersebut, terlebih membentuk suatu subordinasi sosial baru yang dikarenakan kapitalisme. Feminis marxis, mengembangkan suatu analisis mengenai hubungan marxis antara kapitalisme dan pembagian tenaga kerja berdasar jenis kelamin. Argumen mereka menjelaskan bahwa kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi sosial menciptakan suatu pembagian yang nyata antara ruang publik di dunia kerja dan ruang privat di rumah. Hal ini yang memunculkan perbedaan antara ‘kerja’ dan ‘produksi’ sehingga pekerjaan perempuan menjadi diremehkan. Pekerjaan perempuan dikontruksikan sebagai sesuatu yang dikerjakan sebagai suatu kesenangan meskipun hal tesebut berat – a labour of love – (Llyod&Pettiford,2009:329). Dalam wilayah rumah yang privat ini, realitas terhadap idealisasi perempuan mengaburkan hubungan kekuasaan dan kesenjangan yang terdapat dalam publik. Berdasar dari wilayah privat tersebut, privatisasi perempuan kerap dilakukan bagi pengeksploitasian tenaga mereka. Penekanan dari eksploitatif inilah feminis marxis menyimpulkan bahwa perempuan memiliki kepentingan yang sama (Llyod&Pettiford,2009:331).
Berangkat dari pembagian antara privat dan publik, feminis radikal membahasnya lebih dalam. Berasal dari sesuatu yang personal –privat- sangatlah politis. Bagi feminis radikal, kehidupan konvensional yang ditandai dengan partikularisme dan cinta, merupakan suatu bentuk subordinasi atau dominasi. Maka dari itu, suatu kebebasan manusia didapat dengan merubah ruang-ruang yang paling pribadi dalam hubungan manusia. Kaum ini mengembangkan suatu konsep patriarki untuk menjelaskan penginstitusionalisasian dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya berasal dari identitas dan seksualitas, tetapi hubungan tersebut ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga dan praktik sosial (Llyod&Pettiford,2009:333). Feminis kritis menekankan kedalam sifat dasar lembaga dan praktik sosial yang patriartikal, sekaligus mengkritisi feminis liberal dan marxis dalam mendorong perempuan untuk meniru laki-laki atau hal yang menjadi ‘nilai laki-laki’ (Llyod&Pettiford,2009:334).
Kaum feminis posmodernis sedikit berbeda dengan konsep sebelumnya. Bagi mereka sangatlah salah menyalahkan budaya keterbelakangan. Perempuan tidak dianggap sebagai korban dari penindasan. Perempuan bukan berarti bukan tanpa kekuasaan, tetapi seiring dengan peran-peran tradisional yang dimilikinya, pengaruh dan kekuasaan perempuan dapat dimaksimalkan. Untuk mencapai suatu tingkat kekuasaan terhadap kehidupan mereka sendiri dan memengaruhi orang lain, perempuan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia (Llyod&Pettifor,2009:337). Pengalaman yang dimiliki perempuan dapat mengkontruksikan suatu pemahaman tentang dunia sosial dan politik, ketimbang pemahaman tentang perbedaan tradisional melalui bahasa, simbol, dan cerita yang dijalin (Llyod&Pettiford,2009:338).
Berasal dari asumsi-asumsi pemikiran feminis yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa kaum feminis menganggap bahwa sifat dasar manusia sebagai sesuatu yang dinamis, karena ada hubungan erat antara teori-teori tentang dunia dengan kebiasaan kita. Perspektif ini membuat suatu perbedaan yang jelas antara ‘fakta’ dan ‘nilai’. Serta komitmen mereka pada ide kemajuan sosial dan kebebasan, emansipasi, kaum perempuan (Llyod&Pettiford,2009:339).
Komitmen bersama dalam gerakan emansipasi politik memperjuangkan posisi perempuan dalam dunia sosial dan politik terlihat di awal 1960-an, ketika Amy Swerdlow menunjukkan aktivitas Demonstrasi Wanita bagi Perdamaian (WSF) menunjukkan ketidak puasan mereka terhadap keputusan Kennedy dalam perjanjian pengendalian nuklir Soviet (Swerdlow 1990 dalam Jackson&Sorensen,2005:325). Politik emansipasi feminis berbeda-beda, dari pandangan feminis kritis, dalam mengemansipasi perempuan, maka diperlukan suatu perubahan mendasar dari lembaga dan praktik sosial yang patriarkis, feminis konvensional mendorong agar perempuan meniru ‘nilai laki-laki’, dan feminis posmodernis menganggap suatu emansipasi perempuan berawal ketika mereka mampu memaksimalkan ‘kekuasaan tradisional’ yang dimilikinya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Keberhasilan emanispasi politik terlihat dengan adanya Decade for Women (1975), agensi-agensi pembangunan PBB memasukkan seksi-seksi yang secara khusus ditugaskan untuk meningkatkan posisi perempuan dalam pembangunan – Women in Development -, juga mengangkat isu tentang persamaan jenis kelamin dan diskriminasi terhadap perempuan (Llyod&Pettiford,2009:335).
Pembangunan perempuan dan penyuaraan terhadap persamaan gender, semakin menambah pluralitas aktor dalam Hubungan Internasional. Perspektif yang lahir di era 1980-an, tidak begitu memfokuskan aktor terhadap negara, tetapi lebih dari “dalam” suatu negara tersebut digerakkan. Adanya unsur feminisme dalam aktor Hubungan Internasional, dapat mengubah suatu sikap politik yang selama ini identik dengan maskulin dan rasionalitas, sekaligus menambah ragam dari aktor-aktor Hubungan Internasional, yang tidak hanya negara, pemimpin negara yang ‘maskulin’, tetapi juga melihat sosok lain dibalik kemaskulinitas yang mempengaruhi suatu kebijakan.
Pemikiran feminis tentang perdamaian kebanyakan berasal dari feminis radikal. Menurut sejarah, ada hubungan antara perdamaian dan perempuan. Contohnya adalah pergerakan suffragette perempuan di Inggris, yang berpendapat bahwa naluri keibuan membuat mereka berbeda dengan laki-laki, kedamaian perempuan merupakan bukti dari superiotas moral daripada inferioritas. Ide ini terdengar melalui ‘feminisme moral’ 1980 – 1990-an yang menyuarakan inklusi perempuan ke dalam elit-elit pemereintahan, karena adanya perempuan akan mempengaruhi kebijakan luar negeri semua negara. Perdamaian di mata kaum feminis menekankan keterhubungan manusia, dialog, dan kerja sama atas dominasi dan konfrontasi kekerasan (Llyod&Pettiford,2009:365) . Robert Keohane, seorang feminis HI, optimis terhadap kerja sama lateral antara entitas yang terorganisir, negara dan sebaliknya, karena posisi perempuan lebih terkenal dalam politik dunia (Keohane 1989b, dalam Jackson&Sorensen,2005:336). Tetapi sebagian lain pesimis, karena prospek aliansi tersebut dapat menimbulkan subordinasi gender menurut prioritasnya sendiri (Zalewski 1993, dalam Jackson&Sorensen,2005:336).
Referensi :
Sorensen, Georg dan Robert Jackson.2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Posmodernisme.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Steans, Jill and Llyod Pettiford. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Jakarta, Pustaka Pelajar
Langganan:
Postingan (Atom)